PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR

Parliamentary treshold pada dasar adalah penyaringan partai politik melalui pemilihan berdasarkan kepada ambang batas minimal sebesar 2,5% untuk daerah dan 3,5% untuk nasional, hal ini ditetapkan dalam UU Pemilu No.8 Tahun 2012, UU KPU No. 29 Tahun 2013 dan Putusan MK No. 3/PUU/2009. Menurut UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu peraturan provinsi dan peraturan Kota/Kabupaten. Mekanisme penyusunannya ada empat tahap yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, dan pengesahan, dari ide pemikiran tersebut maka penulis merangkum dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh Parliamentary Treshold dalam penyederhanaan partai politik di kabupaten Kampar dan pelaksanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten Kampar di kursi legislatif. Adapun jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris yaitu dengan tekhnik purposive sampling dengan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini berlokasi di kantor DPRD Kampar. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapat dari anggota DPRD dan kepala DPC Partai dan sumber data sekunder nya didapat dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dan sampelnya diambil sebanyak 12 orang. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pembahasan terjadi kesenjangan yaitu dimana partai yang lebih kuat mendominasi didalam DPRD Kampar dan tidak sesuai, hal ini menjadi permasalahan bagi partai yang minoritas dimana suara yang di keluarkan oleh partai tersebut tidak dianggap. Terlebih lagi prolegda pembentukan RAPERDA yang paling cepat dilaksanakan adalah pembentukan PERDA yang menyangkut suatu perusahan swasta. Ketika RAPERDA telah dilakukan maka dibuat perancangan dalam pembentukan Raperda manjadi PERDA yang apabila disetujui maka akan ditandatangani oleh ketua DPRD dan kemudian diikuti oleh Bupati dan dimasukan kedalam naska akademik, selanjutkan di sosialisasikan selama 30 hari semenjak tanggal ditandanganinya PERDA meskipun tidak di tanda tangani oleh bupati hal ini dikarenakan DPRD merupakan memiliki kewenangan sepenuhnya. Dan apabila tidak disetujui oleh ketua DPRD maka Raperda batal. Permasalahan terjadi lagi dalam langkah mensosialisasikan PERDA yang telah disetujui, akibatnya tidak diketahui oleh masyarakat daerah, penyebab nya dikarenakan tidak adanya tim khusus dalam mensosialisasikan PERDA. Hal ini tentu mengakibatkan masyarakat bisa melanggar aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Pengaruh penyedehanaan partai ini menjamin dalam kestabilitasan dalam pemerintahan. Didalam pemerintahan yang baik partai yang lebih sedikit akan membuat pemerintahan berjalan dengan baik