PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH PADA PETUGAS KEAMANAN UIN SUSKA RIAU OLEH PT. DATAMA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015TENTANG PENGUPAHAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Datama, salah satu perusahaan outsourching yang bergerak dalam pengadaan jasa keamanan dan menjalin kontrak kerja sama dengan kampus UIN Suska Riau. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dengan pekerja/buruh, kenyataannya di lapangan PT. Datama dalam pelaksanaan pembayaran upah kepada petugas keamanan tidak membayarkan upah tepat pada waktunya. Adapun permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pada petugas keamanan UIN Suska Riau oleh PT. Datama ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, apa saja hambatan yang dialami oleh PT. Datama dalam pelaksanaan pembayaran upah petugas keamanan, dan apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan oleh petugas keamanan terhadap keterlambatan pelaksanaan pembayaran upah oleh PT. Datama. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan mengamati secara langsung, jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, hambatannya ialah pihak kampus UIN Suska terlambat membayar prestasi kerja yang merupakan faktor utama terjadinya keterlambatan pembayaran upah kepada petugas keamanan serta besarnya belanja perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat membayarkan upah pekerja tepat pada waktunya. Berdasarkan analisa ditemukan bahwa pengusaha tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana mestinya. Petugas keamanan dapat melakukan beberapa langkah hukum terhadap hak yang tidak dibayarkan oleh perusahaan di antaranya dengan penyelesaian melalui jalur bipatrit, tripatrit (mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrasi), dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial