PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PIHAK KETIGA DI BNI CABANG PEKANBARU

Setiap kredit yang diajukan oleh nasabah pada bank sudah pasti diikuti dengan penyerahan jaminan yang berupa surat atau sertifikat, demikian juga halnya di BNI Cabang Pekanbaru.namun ada di antara nasabah yang mengajukan kredit pada BNI Cabang Pekanbaru, dengan menyerahkan jaminan yang dipinjam dari pihak lain tetapi sudah dibaliknamakan atas namanya, tetapi hak milik tetap pada pemilik pertama dan pemilik pertama tetap menguasai jaminan tersebut. hal ini menjadi permasalahan ketika terjadi kredit macet, ketika pihak bank melakukan survey di lapangan ternyata jaminan dikuasai oleh pihak lain dan menguasai jaminan tersebut. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru, dan perspektif hukum dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas nama debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet, dan untuk mengetahui perspektif hukum penyelesaian kredit macet dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak ketiga yang sudah dibaliknamakan atas nama debitur di BNI Cabang Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan yang diserahkan milik pihak ketiga, dan hambatan yang dihadapi oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan jaminan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa penyelesiaan kredit macet dengan jaminan yang diserahkan nasabah milik pihak ketiga, dilakukan sebagaimana proses penyelesaian kredit macet pada umumnya, yakni pihak bank memberikan surat peringatan I dan Peringatan II, sebagaimana yang telah terjadi pada nasabah MG yang diberi keringanan oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru untuk mencicil angsuran yang tertunggak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Apabila peringatan I dan Peringatan II dan keringanan yang telah diberikan oleh bank tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melelang jaminan karenan sudah diberi kuasa oleh nasabah, namun hal ini belum terjadi pada nasabah MG karena nasabah yang bersangkutan membayar cicilan yang tertunggak tersebut setiap bulan. Perspektif hukum penyelesaian kredit macet oleh pihak BNI Cabang Pekanbaru untuk menyelesaikan barang jaminan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, bahwa pihak bank tetap berpegang kepada nama yang tercantum dalam surat agunan tersebut, maka secara hukum sah menjadi pemilik agunan tersebut. apabila terjadi kredit macet dan nasabah tidak bisa lagi membayar angsuran, maka pihak bank dapat melakukan pelelangan, karena jaminan yang diserahkan tersebut merupakan pertanggungjawaban dari kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah