TINJAUAN YURIDIS TENTANG PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH NASABAH TERHADAP PERUSAHAAN EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sebagaimana yang telah terjadi pada PT. Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas, yang diajukan pailit oleh nasabahnya karena perusahaan efek tersebut tidak membayar tagihan kepada nasabah sebesar Rp.24 Miliar. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menilai bahwa permohonan pailit yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalilitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa, para pemohon pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terbukti pula termohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta bagaimana akibat hukum pailit yang diajukan oleh nasabah berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif,yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pailit yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis terhadap pailit PT. AAA yang diajukan oleh nasabahnya dan sudah diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut, karena untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek adalah hak dari pengawas pasar modal dan lembaga keuangan lainnya, yakni OJK sebagai pengganti dari Bapepam sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Akibat hukum dari pengajuan pailit oleh nasabah terhadap perusahaan efek (PT. AAA Sekuritas), bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan nasabah dan menyatakan perusahaan PT. AAA Sekuritas pailit karena sudah memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, akibat hukumnya bahwa perusahaan dinyatakan pailit dan tidak dapat beroperasi lagi. Kemudian PT. AAA Sekuritas mengajukan i peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan majelis hakim Mahkamah Agung menerima permohonan dari PT. AAA sekuritas dan membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga, karena nasabah tidak berhak mengajukan pailit terhadap perusahaan sekuritas, maka akibat hukumnya hak-hak perusahaan tersebut harus dikembalikan kepada kondisi semula sampai ada putusan hakim yang menyatakan pailit yang diajukan oleh OJK