TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, mendefkripsikan bagaimana pengangkatan hakim agung yang melibatkan Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tepatnya pada pasal 8 ayat 2 , pasal 3 dan pasal 4 yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat ini mengunakan mekanisme fit and proper test. Pada pasal ini juga dewan perwaakilan rakyat sangat berwenang dalam menguji calon hakim agung yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial.Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : bagaimana tinjauan hukum terhadap pengangkatan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan dokumentasi terhadap arsip/dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untukselanjutnya penulis sajikan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian tentang benar atau salahnya suatu peristiwa hukum sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi, karena pada penelitian ini menggunakan metode azaz hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, bahan primer dan bahan sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut tidak sesuai apa yang telah diperintahkan oleh undang undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adapun implikasi hukumnya pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak mengikat secara umum dan seharusnya apabila tidak mengikat, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dikembalikan bentuk dan kewenangan semula yaitu sebatas memberikan persetujuan