TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam norma hukum Indonesia. Dasar konstitusional Perppu ada dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang adalah kewenangan Presiden, yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, beserta kriteria dan syarat-syarat pembentukannya. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat pula disebut penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa Perppu yang dinilai tidak memiliki unsur kegentingan didalamnya, salah satunya Perppu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana menurut pakar hukum Tata Negara tidak dikeluarkan atas dasar kegentingan yang memaksa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Hasil dari penelitian ini yakni pentingnya regulasi yang lebih spesifik dan mengikat mengenai syarat penetapan Perppu, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Presiden untuk menetapkan Perppu berdasarkan unsur kegentingan yang memaksa. Kewenangan dalam penetapan Perppu menurut Pasal 22 UUD 1945 merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh Presiden. Oleh karena itu perlu adanya produk hukum yang mengatur mengenai kegentingan yang memaksa sebagai dasar penetapan Perppu. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh Penguasa yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia