PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MANGKIR KARENA DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PT. SERIKAT PUTRA

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja/buruh dapat mempertahankan hak-hak normatif yang seharusnya diterima pada saat pekerja/buruh mengundurkan diri pada suatu perusahaan. Pemberian hak oleh perusahaan dapat dilakukan dengan baik dengan jalan memberikan uang penggantian hak sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pembayaran uang pisah yang besar dan ketentuannya diatur dalam Paraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, dan Perjanjian Kerja Bersama. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mangkir Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Serikat Putra, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir sehingga tidak terlaksana dengan baik di PT. Serikat Putra. Penelitian ini dilakukan pada PT. Serikat Putra desa Sialang Godang Sorek 1 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir di PT. Serikat Putra. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai penata sosial yang secara riil dikaitkan dengan gejala sosial yang bersifat empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yakni menggambarkan secara jelas masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir karena dikualifikasikan mengundurkan diri di PT. Serikat Putra, pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak menerima uang penggantian hak dari perusahaan namun terkait uang pisah perusahaan membayarkannya berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan PT. Serikat Putra. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap pekerja/buruh yang mangkir di PT. Serikat Putra yaitu masalah yang berasal dari perusahaan itu sendiri, yaitu masalah manajemen keuangan perusahaan dan hambatan yang berasal dari pekerja/buruh itu sendiri, yaitu berkas administrasi karyawan yang tidak lengkap