ANALISIS TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD DITINJAU DARI PRINSIP NEGARA HUKUM

Pemberian hak imunitas kepada anggota legeslatif, dan pelanggaran hukum oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melalui tindakantindakan serta pernyataan-pernyataan dalam kehidupan sehari-hari selama menjabat sebagai wakil rakyat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana penerapan hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ?, Bagaimana undang-undang membatasi hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di luar atau di dalam rapat DPRD sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah ?. Tujuan penelitian ini adalah; Untuk mengetahui penerapan hak imunitas yang dimilikioleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Untuk mengetahui undang-undang membatasi hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di luar atau di dalam rapat DPRD sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah. Metode penelitian ini adalah hukum sosiologi dengan cara survey, dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Sumber data penelitian ini yaitu dari hasil wawancara terhadap Ketua DPRD Provinsi Riau 1 orang, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau 1 orang, Kepala Bagian Hukum DPRD Provinsi Riau 1 orang, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau sebanyak 8 orang. Adapun alat Pengumpul Data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya metode penarikan kesimpulan dengan menarik kesimpulan dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Hak Imunitas terhdap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata, pada umunya diselesaikan di Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian hak imunitas untuk melindungi anggota DPRD agar tidak dituntut di depan pengadilan baik pidana, perdata dalam masa pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPRD. Selama mejalankan tugasnya sebagai anggota DPRD. Hak imunitas diberikan oleh konstitusi terhadap anggota legeslatif tidak menjadi anti body bagi anggota DPRD jika berhadapan dengan hukum, karena hak imunitas hanya diberikan selama dalam melaksanakan tugas kenegaraan, jika tidak dalam tugas kenegaraan maka hak imunitas tidak dapat memberikan dampak terhadap pelanggaran hukum yang mereka lakukan, namun dalam proses peradilannya juga tidak mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah