TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai yang terjadi di desa Teluk Papal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis melakukan penelitian dikarnakan telah terjadi abrasi pantai di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Abrasi yang semakin parah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Desa Teluk Papal sudah sangat mengkawatirkan, Puluhan meter bibir pantai amblas kelaut dihantam gelombang yang datang dari perairan Selat Melaka tersebut. Sudah terlihat kerusakan pada pinggir pantai dan kerusakan infrasruktur seperti lahan perkebunan masyarakat dan perumahan warga. Dalam upaya mengatasi abrasi pemerintah harus melakukan tindakan yang berwawasan konservasi, tidak lagi dengan melakukan upaya yang hanya bersifat sementara saja. Dalam mengatasi abrasi kebijakan yang harus diambil pemerintah yaitu dengan membangun pemecah gelombang buatan. Namun dalam prakteknya dilapangan pemerintah belum melakukan upaya mengatasi abrasi yang semakin lama semakin parah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, kemudian data skunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten bengkalis dalam menanggulangi abrasi i pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode Deskriftif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai belum berjalan secara efektif sesuai UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah segera menyelesaikan kegiatan pembangunan penahanan atau turap dan pemecah gelombang di seluruh pantai Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Faktor penghambat tanggung jawab pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi abrasi pantai ialah faktor alam, faktor manusia, faktor pengawasam serta faktor anggaran untuk pembangunan penahanan atau pemecah gelombang yang membutuhkan biaya banyak