PERANAN PEMERINTAH DAERAH DIDALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN (TRADISIONAL) RAWAI DAN PENANGKAP IKAN DENGAN ALAT JARING BATU DI KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurang efektifnya peranan pemerintah daerah didalam penyelesaian konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah Daerah dalam hal ini belum melakukan sepenuhnya apa yang telah diamandatkan oleh UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial hal ini dibuktikan belarutnya konflik hingga hampr 34 tahun konflik antar nelayan masih saja terjadi dan berlarutnya konflik mengakibatkan 5 orang nelayan meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka bahkan terjadinya aksi balas dendam pembakaran kapal yang dilakukan pihak nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengunaan alat tangkap jaring batu di Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan Sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, kemudian Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah didalam penyelesaian konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di kabupaten bengkalis berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam melakukan analisis data penulis menggunkan Metode Deskriftif . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa peranan Pemerintah Daerah didalam penyelesaian konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial belum berjalan secara optimal sesuai yang diamandatkan oleh UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor yang menjadi pemicu dari terjadinya konflik adalah nelayan jaring batu tidak mentaat peraturan yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan nelayan rawai tidak terima terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh penangkap ikan dengan jaring batu yang berdampak pada ekosistem laut dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional rawai. Ada beberapa upaya yang belum dilakukan pemerintah daerah didalam penyelesaian konflik sosial seperti meredam potensi konflik dengan mengakan hukum tanpa diskriminasi, pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur serta pembentukan satuan tugas dengan tujuan untuk tidak terjadinya konflik secara berkelanjutan