TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Dalam melakukan penelitian tentang permasalahan ini, penulis menggunakan metode wawancara dan Observasi untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah perhitungan atau perincian gaji yang akan dipaparkan dalam Tata Cara Pemotongan dan pelaporan. Dari hasil penelitian ini penulis memberitahukan cara melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 oleh Bendahara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), yang mana Tata Cara ini menggunakan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga mendapatkan pajak terutang yang mana harus sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 dan sistem pelaporan PPh pasal 21 yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Kata Kunci : Tata Cara Pemotongan PPh 21, pelaporan PPh 2