ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dalam pemerintahan desa, artinya BPD dan Pemerintah Desa memiliki hubungan koordinasi. Maka penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas dan menetapkan peraturan desa, serta mengawasi kinerja dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan untuk menganalisis factor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Di dalam Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi, yaitu pertama menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, kedua mengawasi kinerja Kepala Desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari Undang – undang tersebut BPD memiliki tugas untuk dapat menjadi mediasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut pengamatan penulis, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar cukup berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pertama mulai adanya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, kedua mulai terjalinnya komunikasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat setempat meski harus ditingkatkan lagi, ketiga dengan adanya bantuan dana dari pemerintahan desa kepada BPD dengan ini BPD dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Sebagai upaya untuk memahami permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Hasil Penelitian yang peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebagai berikut: Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU No 06 tahun 2014, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, hal ini terlihat dari kurang antusiasnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan ide-ide maupun aspirasi dalam kegiatan rapat BPD, Adanya kesalahan anggapan ditengah-tengah masyarakat bahwa hanya Ketua dan Anggota BPD lah yang memiliki wewenang dalam mencetuskan ide-ide atau gagasan dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga mereka tidak tahu dan kurang berpartisipasi atas setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD, Kurangnya dana opersional yang diberikan kepada BPD Desa Kualu Nenas yang mengakibatkan menurunnya kinerja dari BPD itu sendiri, hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kualu Nenas dan BPD Desa Kualu Nenas. Kata Kunci : Fungsi, Permusyawaratan, Aspiras