PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP ANGGOTA PARTAI DARI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Partai politik mempunyai peran yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Dari hasil pemeriksaan BPK, terlihat bahwa sebagian besar partai politik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana mestinya. PKS adalah studi dalam penelitian ini dikarenakan partai yang berbasis kader tampak memiliki budaya yang berbeda dengan partai-partai lainnya dan juga memiliki kesan sebagai parpol yang memiliki keberimbangan antara pola kaderisasi dan pendidikan politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai keadilan sejahtera terhadap anggota partai dari bantuan keuangan partai politik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi partai keadilan sejahtera dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap anggota partai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di DPD PKS Kab.Padang Pariaman. Populasi dalam penelitian ini adalah struktun DPD PKS yang terdiri dari 13 orang dan sampel sebanyak 5 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik puposive sampling dimana sample ditentukan berdasarkan kemauan peneliti. Sumber data penelitian ini meliputi data primer, dan data sekunde. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pendidikan politik yang dilaksanakan DPD PKS Kab.Padang Pariaman mengacu pada AD/ART partai. Bentuk kegiatan pendidikan politik terhadap kader yang telah dilaksanakan oleh partai PKS berdasarkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bantuan keuangan parpol dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 tersebut seperti seminar pembekalan kader, dialog interaktif dan temu ramah kader PKS, temu kader dan buka puasa bersama dan rapat koordinasi daerah. Dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan dimulai dari anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, dan anggota purna. Adapun kendala-kendala yang dihadapi PKS Kab.Padang Pariaman berupa sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan waktu