PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEMBANGUNAN JALAN DI DESA PUNTIKAYU KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pengerjaan pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh pemborong (pihak kedua/CV. Surya Jaya), belum dilakukan secara sempurna karena ada beberapa bagian jalan yang sudah rusak dan tidak diperbaiki oleh pihak kedua. Tentunya pihak pertama selaku pemberi pekerjaan merasa dirugikan akibat dari pekerjaan jalan yang tidak sempurna tersebut. Di samping itu juga kurang sesuai dengan bestek atau ketentuan yang terdapat dalam gambar, seperti ukuran yang kurang, bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak, yakni Semen sebanyak 371.000 Kg, Pasir Beton sebanyak 4.986 M3, dan Koral Beton sebanyak 7.756 M3, sehingga jalan tersebut terlihat retak-retak dan rusak. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kontrak kerja pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pengerjaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kontrak kerja pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan kontrak pembangunan jalan di Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Namun di lapangan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak pemborong, tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni seharusnya proyek tersebut selesai pada Bulan Desember 2017, tetapi baru dapat diselesaikan pada ii Bulan Januari 2018. Di sini jelas bahwa pihak kedua (pemborong/CV. Surya Jaya) telah melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah dengan cara damai, bahwa pihak pertama (Dinas Cipta Karya) memutuskan bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (pemborong/CV. Surya Jaya), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing pihak juga mempunyai kelemahan. Pada pihak pemborong (CV.Surya Jaya) terlambat dalam memyelesaikan proyek, dan pada pihak Dinas Cipta karya juga terlambat dalam pencairan dana karena terkait aturan yang berlaku. Jadi penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak