TINJAUAN YURIDIS MONOPOLI TAKSI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN SYARIF KASIM II RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dugaan telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan angkutan Taksi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, di mana angkutan taksi adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasional terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah tinjauan yuridis monopoli taksi bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? 2) Apa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengemudi taksi Bluebird 1 orang, pengemudi taksi online Grabcar 1 orang, dan masyarakat 3 orang, dengan demikian sampel berjumlah 5 orang. Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat diambil suatu kesimpulan: 1) Tinjauan yuridis monopoli taksi bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengindikasikan monopoli yang dilakukan oleh armada taksi PUSKOPAU antara lain menyangkut: Penetapan Harga. Pembagian Wilayah Pasar, Pembagian wilayah pasar di antara pelaku usaha yang saling bersaing merupakan salah satu bentuk perjanjian horisontal (kartel) yang dilarang oleh UU Antimonopoli. Pemboikotan. Penetapan Jumlah taksi. Ketentuan pasal 11 mengatur larangan pengaturan jumlah produksi dan / atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu yang bermaksud untuk mempengaruhi harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 11 tidak saja bertujuan mengatur jumlah produksi tetapi juga mengatur pemasarannya. Persekongkolan. Persekongkolan yang ditetapkan di dalam pasal ii 22 sampai pasal 24 mengenai pengaturan tender, tukar menukar informasi, dan hambatan masuk pasar. Hal ini menunjukkan bahwa UU Antimonopoli juga mengenal unsur yang disebut saling menyesuaikan perilaku pasar pelaku usaha (kegiatan kolusif). Ketentuan pasal 22-24 menuntut adanya kegiatan kolusif diantara peserta tender untuk menciptakan salah satu hambatan persaingan pada pasar. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain kurangnya otoritas kuat dan independen, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara KPPU dan PN untuk menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU adalah hal yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Selain itu melalui pengaturan yang jelas terkait dengan penegakan hukum dapat memberikan kepastian berusaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha