IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa terutama untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat terlalu sedikit bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya setempat sehingga banyak program-program untuk masyarakat tidak berjalan seperti bidang olahraga yang tidak berjalan karena tidak tersedianya perlengkapan olahraga dan kurangnya pembangunan yang dilakukan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dalam pembangunan Drainase dan Jalan yang seharusnya telah menjadi kewajiban dari pemerintah desa, hal itu terlihat masih banyaknya yang belum di semenisasi oleh pemerintah desa sehingga jalan yang di lalui masyarakat selalu susah ditempuh apabila ada hujan, juga bagi jalan yang telah di drainase sekarang sudah seharusnya di perbaiki karena sudah banyak yang hancur dan berlobang yang membuat masyarakat kurang nyaman dengan keadaan jalan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan asal mula(derivat) atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Simpang Petai dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan oleh Badaan Pengawasan Keuangan pembangunan (BPKP) kepada pemerintahan desa yang melakukan penyalagunaan sehingga terhambatny apembangunan fisik Desa Simpang Petai. Kata Kunci: Implementasi, Alokasi Dana Des