ANALISIS FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Maka dalam konteks peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai pembuat peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2017, serta untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dikabupaten kuantan singingitahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan dikabupaten kuantan singingi yang bertempat pada Kantor Sekretarian DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Dewan Kabupaten Kuantan Singingi, Tokoh Masyarakat dan Eksekutif / Pemerintahan Daerah. Data yang diperoleh melalui proses wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan didukung dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini untuk dapat mengambil suatu kesimpulan yang berlaku umum dan mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD sudah melakukan berbagai tahapan yaitu rapat komisi-komisi DPRD, rapat pimpinan DPRD dan rapat paripurna. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan singingi adalah dikarenakan terjadinya perubahan organisasi Perangkat daerah (OPD), terlambatnya pemda dalam pengajuan KUA-PPAS ke DPRD, serta terjadinya miss komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Kata Kunci: Fungsi Anggaran, DPRD dan APB