PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN CARA BAGI RATA ANALISIS PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir)

Pembahasan ini dilatarbelakangi karena pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir itu tidak sesuai dengan pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum Islam, sehingga penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dalam Islam dan bagaimana tingkat keutamaannya di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Didalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian lapangan ini adalah seluruh anggota ahli waris yang melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 30 keluarga. Karena jumlah populasinya kurang dari 100, maka dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi menjadi sampel. Penentuan sampel berdasarkan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, maka dapat diketaui tentang cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu dengan cara membagi rata seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada setiap ahli waris, baik ahli warisnya itu laki-laki maupun perempuan. dapat juga diambil suatu kesimpulan, bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir itu diperbolehkan, dengan syarat sebelum harta itu dibagikan dengan cara kesepakatan keluarga itu, terlebih dahulu harta warisan tersebut harus dibagi berdasarkan pembagian hukum fara’idh