ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui Kendala dan upaya dalam pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai acuan penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi serta observasi dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset yaitu pembukuan belum berjalan dengan baik karena belum sesuai dengan permendagri no.19 tahun 2016 seperti pencatatan pada Kartu Inventaris Barang dan Ruangan terdapat kekosongan data seperti pada Kode Barang, Tahun pembelian dan Nomor BPKB. Kemudian pada Inventarisasi belum berjalan dengan baik karena belum sesuai dengan permendagri No.19 Tahun 2016 seperti pendataan aset seperti kartu inventaris pada setiap aset dan pemasangan kartu inventaris ruangan pada tiap ruangan belum terpasang secara keseluruhan dan pelaksanaan sensus barang milik daerah tidak terlaksana pada tahun 2015. Dan pada Indikator dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 dan pelaksanaannya sudah tepat waktu. Kendala dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah yaitu SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja, teknologi yaitu aplikasi SIMDA belum maksimal dalam mengakomodir keperluan Satuan Kerja. Dan Upaya dilakakun yaitu, Meningkatkan Pemahaman Kerja melalui Pelatihan Bimbingan Teknis mengenai penatausahaan aset dan melakukan pengajuan Update terhadap Aplikasi Simda dan melakukan kembali pada Dokumen Aset dan Memberikan Motivasi kerja. Kata kunci: Aset Daerah,Penatusahaan Aset Daerah,Pembukuan,Inventarisasi, dan Pelapora