Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang pada Dinas Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan Kota Padang Panjang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kecamatan Padang Panjang Barat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kecamatan Padang Panjang Barat serta Faktor-faktor apa saja yang mempengarui Implementasi Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan Informan, Informan penelitian adalah Kepala Bidang Peternaka...
Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahu...
Skripsi inimenjelaskan implementasi peraturanNagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan ...
Pemerintah Daerah Asahan mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik m...
Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indon...
Keberadaan pajak daerah dalam era otonomi daerah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpis...
Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaa...
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, adapun rumusan masalah dalam penelitian...
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau besar dan kecil dengan p...
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah bukan wacana baru lagi seorang r...
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementa...
Permasalahan tata ruang kota dan Wilayah merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemeri...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri N...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak daerah pada tahun 2011-20...
ABSTRAK Badan Permusyawaratan Nagari atau disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwu...
Paket Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Peny...
Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahu...
Skripsi inimenjelaskan implementasi peraturanNagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan ...
Pemerintah Daerah Asahan mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik m...
Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indon...
Keberadaan pajak daerah dalam era otonomi daerah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpis...
Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaa...
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, adapun rumusan masalah dalam penelitian...
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau besar dan kecil dengan p...
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah bukan wacana baru lagi seorang r...
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementa...
Permasalahan tata ruang kota dan Wilayah merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemeri...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri N...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak daerah pada tahun 2011-20...
ABSTRAK Badan Permusyawaratan Nagari atau disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwu...
Paket Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Peny...
Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahu...
Skripsi inimenjelaskan implementasi peraturanNagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan ...
Pemerintah Daerah Asahan mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik m...