PROSEDUR KEPEMILIKAN TAKSI PADA KOPERASI PENGEMUDI TAKSI (KOPSI) PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Penelitian ini berjudul “Prosedur Kepemilikan Taksi Pada Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana Islam memandang dan mengatur tentang kepemilikan. Maka penulis mengambil sebuah perusahaan sebagai tempat penelitian untuk melihat bagaimana kepemilikan itu diterapkan di lapangan. Adapun tempat penelitian tersebut adalah koperasi pengemudi taksi (KOPSI). KOPSI merupakan sebuah koperasi yang bergerak dibidang jasa angkutan yang menerapkan pula sistim jual beli (kepemilikan) taksi. Dalam kepemilikan taksi ada beberapa prosedur yang meliputi aturan-aturan, cara ataupun ketentuan yang ditetapkan KOPSI. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana aturan kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru, bagaimana pelaksanaan kepemilikan dan prosedur kepemilikan taksi pada KOPSI Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu di KOPSI yang berlokasi di jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 103, kelurahan Tanah Datar, kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan, pengurus dan karyawan KOPSI yang berjumlah 26 orang dan pemilik taksi yang berjumlah 100 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 12 orang. Sampel diambil dengan teknik purposif sampling. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriftif kualitatif dengan metode deduktif, induktif dan deskriftif. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan tentang aturan, pelaksanaan, dan prosedur kepemilikan taksi menurut perspektif ekonomi Islam. Aturan yang diberlakukan KOPSI adalah setiap orang boleh menjadi pemilik, asalkan WNI, melengkapi persyaratan yang ditentukan, mengajukan permohonan, menyetujui semua peraturan termasuk semua hal yang berkaitan dengan biaya. Sedangkan pelaksanaan di lapangan, semua anggota telah melengkapi prosedur yang ada. Akan tetapi dalam hal kepemilikan ini, KOPSI bekerjasama dengan Bank konvensianal yang menerapkan sistim bunga sebesar 17%. Bunga sejumlah 17% ini adalah riba. Kemudian mengenai keterlambatan cicilan, pemilik dikenai denda yang tidak dijelaskan besar persentasenya diawal. Ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam harga yang disebut dengan gharar. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur tentang kepemilikan. Dalam Islam, pemilik secara mutlak adalah Allah SWT. Namun kepemilikan oleh manusia dibolehkan, asal tidak mengandung unsur yang melanggar syariat. Adapun unsur yang melanggar syariat dalam kepemilikan yaitu apabila di dalam transaksi kepemilikan terdapat unsur riba, gharar, penipuan, dan pemalsuan. Aturan dan pelaksanaan yang dijelaskan di atas merupakan bagian dari prosedur, karena prosedur itu sendiri adalah tahap kegiatan yang meliputi aturan, cara dan pelaksanaan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur kepemilikan taksi pada koperasi pengemudi taksi belum sesuai dengan prinsif ekonomi Islam. Karena masih terdapat unsur riba dan gharar