PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Skripsi ini berjudul:”PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA TANJUNG BALAI KARIMUN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”, dan pelanggaran kesusilaan di penelitian ini berupa kegiatan prostitusi dan fokus penelitiannya adalah pelaksanaan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Tanjung Balai Karimun, salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Karimun. Adapun latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini dalam penelitian ilmiah yang penulis tulis untuk penulisan skripsi adalah karena penulis melihat, bahwa Daerah Kabupaten Karimun khususnya Kota Tanjung Balai Karimun sering terjadi atau semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan yang berkembang terutama kegiatan prostitusi, dan hal ini sangat menganggu dari pada kehidupan masyarakat baik itu moral atau mental kualitas fisik (kesehatan) masyarakat, walaupun telah adanya peraturan Daerah untuk mengaturnya, dan untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh, bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah tersebut dan faktor-faktor yang menghambat dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bersifat penenelitian lapangan (field research) dan yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Daerah Kota Tanjung Balai Karimun yang terletak di Kecamatan Karimun, Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan didalam penelitian ini, penulis mendapatkannya dari Instansi-instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Perda tersebut, terutama pelaksanaan penertiban prostitusi, yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP), dan Dinas Sosial, data tersebut penulis namakan data primer yang penulis peroleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data-data yang penulis peroleh dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen pendukung, penulis kategorikan kepada data skunder. Setelah data-data tersebut penulis dapatkan, penulis menganalisa dengan pendekatan deskriftif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedahkaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada setelah itu diadakan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitan ini, bahwa pelaksanaan Perda tersebut, khususnya terhadap pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi belum optimal dilakukan, hal ini disebabkan begitu banyaknya hambatan didalam pelaksanaannya baik itu yang bersifat intern maupun ekstern. Mmenurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda tersebut khususnya terhadap pelaksanaan penertinan kegiatan prostitusi tidaklah bertentangan, kecuali terhadap penerapan sanksi atau hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi, dan terhadap faktor penghambat dari pelaksanaan, Pemerintah Daerah terutama Instansi yang diberi wewenang untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan