SANKSI TERHADAP PRILAKU POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH HULU LANGAT SELANGOR).

Penelitian ini berjudul “SANKSI TERHADAP PRILAKU POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH HULU LANGAT SELANGOR). Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah banyaknya berlaku kasus poligami tanpa izin tertulis dari Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor, yang bertentangan dengan Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, penelitian ini untuk menguraikan sanksi hukum terhadap prilaku poligami tanpa izin mahkamah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya poligami tanpa izin di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor, bagaimana keefektifan sanksi hukum yang ditetapkan oleh mahkamah terhadap poligami tanpa izin bisakah mencegah, justru mendorong atau memfasilitasi poligami, dan tinjauan hukum Islam tentang sanksi poligami tanpa izin di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor. Data penelitian ini peneliti menggunakan metode Random Sampling, peneliti mengambil 20 % (14 kasus) daripada 69 kasus di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor sebagai jumlah sampel dari populasi yang ada. Dari 14 orang jumlah sample tersebut terdiri atas pasangan suami istri yang melakukan poligami pada tahun 2010. Hal ini merupakan sumber data yang bersifat primer. Adapun yang merupakan data dalam sekunder dalam penelitian ini adalah aparat setempat dan literature pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor terjadinya praktek poligami tanpa izin Mahkamah menurut Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam Selangor, untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sanksi hukum dalam menangani poligami tanpa izin di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor, dan untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam tentang sanksi poligami tanpa izin mahkamah. Didapati hasil daripada penelitian ini adalah, banyaknya kasus poligami tanpa izin di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor adalah disebabkan beberapa faktor: faktor undang-undang, faktor pasangan, faktor geografis dan faktor sosial. Peneliti juga menyimpulkan putusan Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat Selangor tentang sanksi terhadap prilaku poligami tanpa izin mahkamah tidak menepati undang-undang karena dilihat dari sistem pelaksanaan dan sanksi terhadap prilaku poligami tanpa izin mahkamah hanya berupa denda sebesar RM1,000. Hal ini tidak menimbulkan efek jera kepada si pelaku yang melakukan praktek poligami tanpa izin mahkamah. Adapun menurut tinjauan hukum Islam sanksi yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak sejalan dengan hukum Islam, ini dapat dipandang Al-Siyasah Al-Syar’iyyah yaitu pengaturan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan asas jalbu al-masholihi wa daf’u al-mafasidi (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Mahkamah harus bersikap tegas tanpa pandang bulu dalam menetapkan aturan syara’, dalam Islam ditemukan beberapa bentuk Mahkamah yang bertindak tegas seperti qadhi, qadhi hisbah, qadhi mazholim yang menerapkan aturan syara’ bersumberkan Al-quran dan Hadits