POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang sifatnya kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Obyek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan Subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan tangkerang tengah kecamatan Marpoyan Damai dan untuk menentukan apakah target yang ditetapkan sudah sesuai dengan potensi yang ada serta untuk menentukan apakah realisasi penerimaan PBB pada kantor lurah tangkerang tengah dari tahun 2009 sampai 2011. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata dasar penetapan potensi PBB pada kantor lurah tangkerang tengah tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya atau tidak berdasarkan pendataan dengan identifikasi objek pajak, sedangkan dalam menetapkan target penerimaan PBB pada pada kantor lurah tangkerang tengah sudah didasarkan pada potensi yang ada. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB pada kantor lurah tangkerang tengah belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Penulis memberikan saran yaitu Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan peran serta masyarakat yang pro aktif dan Agar tercapainya potensi penerimaan pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Tangkerang Tengah. Hendaknya wajib pajak bekerja sama dengan pihak fiscus yaitu dengan cara jika ada perubahan atas pajak bumi dan bangunan wajib segera melaporkan atas perubahan tersebut. Kata kunci: “Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan