DEMOKRASI ALA SOEKARNO (DEMOKRASI TERPIMPIN)

Dari serentetan nama-nama tokoh revolusioner yang pernah mengukir sejarah indah bangsa Indonesia, sepertinya nama Soekarno yang paling banyak diperbincangkan, baik dikalangan sejarawan, politikus maupun dikalangan pemikir. Hal itu terbukti dari hasil pikiran dan ide-ide cemerlang yang beliau kemukakan selalu menjadi panutan walaupun kadang menimbulkan perdebatan. Adapun diantara pemikiran Soekarno yang paling menarik adalah konsep demokrasi terpimpin. Gagasan ini merupakan bentuk dari sistem ketatanegaraan yang diterapkan Soekarno dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih maju dibandingkan ketika masa demokrasi parlementer. Terjadinya peralihan sistem ketatanegaraan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia umumnya dan penulis khususnya. Walaupun peralihan sistem tersebut selalu menuai pro dan kontra dalam penerimaan maupun penerapanya, namun ada beberapa persoalan pokok yang perlu kita pahami sekaligus dalami terkait dengan sistem demokrasi ala Soekarno tersebut, yaitu bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang pernah diterapkan Soekarno dan apa yang menjadi landasan beliau dalam menerapkannya. Hal inilah yang menjadi fokus utama penulis dalam meneliti penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam perspektif Soekarno. Soekarno yang dianggap sebagai penentu utama atas kebijakan-kabijakan yang berlaku dalam periode demokrasi terpimpin, selalu berupaya menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam segala bidang baik politik, sosial maupun ekonomi. Hal ini bertujuan untuk terbangunnya sebuah sistem demokrasi yang betul-betul bisa memimpin sekaligus membimbing. Karena kemajuan suatu bangsa tidak akan bisa dicapai kalau antara rakyat dengan pemimpin tidak saling bahu membahu dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Di sinilah perlu adanya sikap gotong royong sebagai cerminan kebersamaan dan kesetaraan antara pemimpin dengan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi terpimpin dipandang sebagai suatu solusi dari persoalan politik yang terjadi ketika itu. Maka dari demokrasi terpimpinlah yang harus diterapkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang bisa menstabilisasi kemelut politik bangsa Indonesia saat itu