ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL (STUDY KASUS PADA PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU)

Kota Pekanbaru Mengenai analisis kebijakan pemerintah untuk pengembangan dan penataan pasar tradisional. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2013.. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 74 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Cluster Sampling (di kelompokan berdasarkan jenis tertentu). Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan diketahui bahwa sebanyak 32 orang atau sebesar 42,8 % Pedagang Kaki Lima (PKL) menyetakan setuju dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, dinas pasar, pedagang kaki lima Permasalahan-permasalahannya meliputi : 1. Penataan pasar yang tidak beraturan 2. Pelebaran tempat berjualan 3. Kebersihan pasar A. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dan gejala yang telah dipaparkan diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut : 1. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah efektif ? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru ? B. Tujuan dan Manfaat Peneltian a. Tujuan Penelitian Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah berjalan efektif atau belum. 2. Untuk mengetahui satu kebijakan yang harus diambil Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. C. Kerangka Berpikir Penelitian Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat di buat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut : Gambar II.1 : Kerangka berpikir. Sumber : AG Subarsono, (2005: 90 – 92) Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pengembangan dan penataan sangat dipengaruhi oleh hubungan komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi yang terjadi dan struktur birokrasi yang terjadi harus saling terbina dengan baik. A. Hipotesis Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah yang diuraikan diatas dan dihubungkan dengan telaah pustaka maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut : 1. Diduga kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru belum efektif. 2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. B. Definisi Konsep Untuk mempermudah serta memperjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yaitu: 1. Kebijakan, adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah atau yang diusulkan seseorang, sekelompok orang yang memiliki perbedaan dan kesamaan pandangan dalam mempengaruhi keluaran (out-put) kebijakan yang diharapakan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Pemerintah, adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang Kebijakan Pengembangan dan Penataan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan : 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntuna (harapan) yang diperintah 3. Pengembangan, adalah proses kegiatan dan pelatihan untuk meningka kompetensi dan kualitas yang dimiliki. 4. Penataan, adalah proses kegiatan untuk memperbaiki, merubah ata menata kembali tempat yang telah ada sehingga lebih baik dan teratur. C. Konsep Operasional Penelitian Tabel: II.1 Konsep Operasional Variabel Definisi Indikator Kebijakan Adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi Sumber : Leo Agustino (2006 : 7). A. Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah unsur Sekretaria Daerah, Camat, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Ketua DPRD, Anggota DPRD Pedagang Sayur, Tokoh Masyarakat yang berjumlah 28 orang dan para Pedagan Sayur, Serikat Pedagang berjumlah 150 orang. Pengambilan sampel denga menggunakan Metode Slovin : N n = 1 + Keterangan : n = Jumlah Sampel N = Besar Populasi = Tingkat Eror 10 % (Persen Kelonggaran ketidak telitian karen kesalahan pengambilan sampel populasi). (Counsuelo G. Sevila. Dkk, 1993:161) 150 n = 1 + 150 (10%