ANALISIS KEBIJAKAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KANTOR WALIKOTA DUMAI

Kebijakan mutasi pegawai sangat penting artinya bagi PNS dalam memperluas dan pengembangan bakat dengan arti bahwa mutasi merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam memproses kerja sama. Kebijkan mutasi merupakan sesuatu yang normatij. Dalam urusan mutasi, kebijakan kepala daerah dalam melakukan mutasi disadari sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kantor Wali Kota Dumai Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan mutasi dan kendala-kendala apa yang dihadapi pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kantor Wali Kota Dumai dalam Mutasi Pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan mutasi, serta mengetahui kendala-kendala dalam. mutasi pegawai di Sekretariat Daerah Kantor Wali Kota Dumai. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 31 orang. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, interview, dan observasi. Sedangkan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan analisis deskriptif Dari hasil penelitian ini dapat dsimpulkan bahwa, mutasi tidak semata agar PNS mendapat tantangan baru dan tugas baru sebagaimana yang sudah ditetapkan tetapi mutasi juga upaya dari pelaksanaan peraturan Kepala Dinas yang mengarah, serta mutasi PNS harus sesuai dengan kebijakan yang berpedoman pada peraturan kepegawaian dan PP No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pelaksanaan prosedur dalam mutasi pegawai harus dilakukan pengawasan baik pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian tersebut ataupun melibatkan instasnsi lain yang berwenang mengenai mutasi pegawai atau melibatkan team BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)