PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang melakukan perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru serta pegawai yang bekerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah serta faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru. Penentuan jumlah sampel dari Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang melakukan perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru dengan menetapkan sampel 10 % menggunakan rumus Slovin sehingga di dapatkan 51 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dari jumlah populasinya sebanyak 105 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan, sementara itu sampel yang diambil dari pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan menggunakan tekhnik Purposive sampling sehingga di dapatkan 7 orang pegawai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan, wawancara. Tekhnik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu, dalam bentuk tabel-tabel serta penggambaran melalui hasil wawancara di lapangan dengan melihat jawaban responden terhadap pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru serta, langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk persentase dan data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada dan, memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan kemudian diambil kesimpulan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung adalah belum optimal. Dimana faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, serta tidak adanya sanksi tegas dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru