LARANGAN NIKAH SASOTIO (SUMPAH SETIA) PADA ADAT MASYARAKAT DESA RANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan larangan nikah sasotio di Desa Ranah, apakah sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah sasotio di Desa Ranah, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan nikah sasotio dan sanksi adat bagi yang melanggar larangan nikah sasotio. Penelitian ini bertempat di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan ditambah dengan dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisa kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif dan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang, yang terdiri dari orang yang melanggar larangan nikah sasotio sebanyak 4 pasang atau 8 orang dan ninik mamak yang sukunya memiliki larangan nikah sasotio sebanyak 10 orang, dengan demikian penulis menggunakan teknik total sampling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan nikah sasotio di Desa Ranah dan untuk mengetahui sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah sasotio di Desa Ranah, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan nikah sasotio dan sanksi adat bagi yang melanggarnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa larangan nikah sasotio ini berisi larangan adat untuk melaksanakan pernikahan, larangan ini muncul karena adanya sumpah nenek moyang duhulu yang tidak boleh dilanggar, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan nikah sasotio ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah Surat al-Maidah ayat 87. Karana pada dasarnya mereka halal untuk menikah, bukan mahram dan juga tidak ada nash yang melarang untuk menikah serta larangan nikah ini tidak termasuk dalam pernikahan yang dilaranag dalam Islam seperti nikah muhallil, nikah mut’ah dan nikah syighar. Dilihat dari segi pelaksanaan nikah sasotio, dilaksanakan dengan benar, yaitu lengkap dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Dengan demikian pernikahan sasotio ini hukumnya boleh atau mubah asalkan yang bersumpah membayar kafarat atas pelanggaran sumpah tersebut. Adapun sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah sasotio ini adalah diusir dari kampung, tidak mendapat warisn dan hibah dari orang tuanya, diyakini keluarga dan keturunannya akan mendapat musibah dan keluarganya tidak kekal serta dikucilkan dari masyarakat. Ditinjau menurut hukum Islam sanksi adat ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syari’at Islam yakni memutuskan hubungan keluarga dan kewarisan antara orang tua dan anak kandungnya, menimbulkan permusuhan, memutuskan silaturrahmi dan mencerminkan sifat syirik, sedangkan Islam dengan tegas melarang hal-hal yang demikian itu. Seharausnya bagi yang melanggar tidak dikenakan sanksi adat, melainkan diwajibkan membayar kafarat atas pelanggaran sumpahnya