PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman, dijelaskan bahwa salah satu peranan ombudsman adalah mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 4 point b undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman dijelaskan bahwa ombudsman juga berperan dalam pembantuan meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang makin baik namun dalam kenyataan yang terlihat, bahwa seiring dengan berjalannya waktu yang sudah hampir empat belas tahun sejak ombudsman didirikan pertama kali, masyarakat tidak begitu memahami dan merasakan tentang peranan ombudsman itu sendiri, Sehinga komisi ombudsman terkesan berjalan di tempat. Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan, masalah pokok yaitu tentang Fungsi Ombudsmaan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam Pengawasan Pelayanan Publik dan kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik. Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Sosiologis Empiris yaitu Penelitian Untuk mengetahui Efektivitas Hukum, Sedangkan jika dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Ombudsmaan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam Pengawasan Pelayanan Publik, Berkaitan dengan fungsi yang dimiliki oleh ombudsman daerah adalah sama dengan fungsi ombudsman nasional, yaitu sama-sama merupakan lembaga atau institusi pengaduan masyarakat terhadap tindakan aparatur pemerintahan atau pejabat pelayanan publik yang diindikasikan melanggar hak-hak masyarakat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan pengawasan Pelayanan Publik, pelayanan publik di provinsi riau masih variatif, dalam arti ada sebagian pelayanan yang sudah baik tapi ada juga sebagian yang masih belum baik, dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam kendala dan hambatan, yaitu faktor Peraturan Perundang-undangan yang kurang tegas, faktor kurangnya pengetahuan Masyarakat serta faktor anggaran dan kurangnya Personil di Lembaga ombudsman Perwakilan Provinsi Riau