PEMBERLAKUAN OTONOMI DESA PADA MASA REFORMASI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Otonomi daerah merupakan isu yang sangat menarik jika kita amati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) beserta penjelasannya. Pemerintahan daerah dalam pengaturan pasal 18 UUD 1945 sebenarnya telah mengakui adanya keragaman dan hak asal usul daerah yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sehingga meskipun Negara Republik Indonesia (RI) menganut prinsip negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat, namun dengan menyadari berbagai heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dan pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah otonom Masalah di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah pemberlakuan otonomi desa dalam hal pembangunan infrastruktur dan sarana masih terdapat kekurangan seperti, jalan di RT II yang masih rusak dan tergolong tidak layak pakai, Jemtaban yang menjadi kewenangan pemerintah Desa Bukit Pedusunan di RT II juga masih rusak, serta balai kesehatan yang belum beroperasi secara efektif dikarenakan hanya memiliki satu bidan saja. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif kulitatif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah bersifat primer yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dengan tekhnik purposive sampling dengan sampel 70 orang dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberlakuan otonomi desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan optimal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terbukti dengan masih adanya pembangunan jalan yang masih belum layak pakai, jembatan yang telah rusak dan belum diperbaiki, dan belum efektifnya balai kesehatan desa. Faktorfaktor yang menjadi kendala dalam pemberlakuan otonomi desa ini adalah; seperti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, kurang memadainya sarana dan prasarana atau alat kelengkapan penyelenggaraan otonomi desa, masih kurang cukupnya keuangan desa dan kurang baiknya hubungan kerja (mitra ) antara kepala desa dan perangkat desa beserta masyarakat desa bukit pedusunan kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi