PELAKSANAAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN BURUH MENURUT EKONOMI ISLAM DAN REALITASNYA PADA BURUH BANGUNAN DI KELURAHAN AIR TIRIS

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa adanya pelaksanaan pengupahan merupakan langkah bagaimana upah diatur. Berkaitan dengan pengupahan tentu tidak terlepas dari adanya keterkaitan antara pengusaha dengan para pekerja/buruh. Buruh yang bekerja sudah tentu mengharapkan upah dari hasil kerjanya, begitu juga dengan buruh bangunan di kelurahan Air Tiris. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah buruh di kelurahan air tiris, bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan upah buruh di kelurahan air tiris. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pengupahan buruh bangunan di kelurahan air tiris, tinjuan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan upah buruh di kelurahan air tiris tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang, untuk mengingat waktu, tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% dari 50 orang buruh bangunan yaitu 25 dengan menggunakan randomsampling. Analisa data bersifat deskriptif, setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengupahan buruh bangunan di Keluraha Air Tiris menggunakan sistem upah harian per orang. Dalam pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh majikan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan dapat terbilang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup layak. ii Menurut Ekonomi Islam, pelaksanaan pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariah Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah minimum/standar upah bagi para pekerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, diharapkan hendaknya pihak majikan menerapkan standarisasi upah bagi buruh bangunan agar terpenuhinya kebutuhan hidup para pekerja/buruh kemudian prinsip kewajaran, keadilan dan transparansi dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak