Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pekan Tua Kabupaten Indragiri Hilir saat ini belum terealisasi sepenuhnya, dikarenakan masih adanya respon masyarakat Desa Pekan Tua yang kurang baik terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah tentang Perda Nomor 09 tahun 2009, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa. Kesemuanya itu merupakan salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ...
MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT ...
Era Otonomi Daerah yang di mulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta...
Latar BelakangMasalah Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang, yang saat ini terlihat ...
Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah Kecamatan Bagan Sinemba...
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis Pajak...
Latar BelakangMasalah Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosen...
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG Bunga Dwinanda Putri. 101...
Latar Belakang: Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasark...
Pemulihan fungsi lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/at...
Sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja untuk pekerja pengolahan sawit pa...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Pada awalnya, di Kepenghuluan Balam jaya sebelumnya bergabung di Kelurahan Balam Sempurna, tapi kem...
Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan utuk mewuj...
Terlaksananya pemungutan pajak, maka masyarakat harus sadar dan patuh dalam membayar pajak yang me...
Seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam bidang...
MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT ...
Era Otonomi Daerah yang di mulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta...
Latar BelakangMasalah Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang, yang saat ini terlihat ...
Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah Kecamatan Bagan Sinemba...
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis Pajak...
Latar BelakangMasalah Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosen...
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG Bunga Dwinanda Putri. 101...
Latar Belakang: Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasark...
Pemulihan fungsi lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/at...
Sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja untuk pekerja pengolahan sawit pa...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Pada awalnya, di Kepenghuluan Balam jaya sebelumnya bergabung di Kelurahan Balam Sempurna, tapi kem...
Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan utuk mewuj...
Terlaksananya pemungutan pajak, maka masyarakat harus sadar dan patuh dalam membayar pajak yang me...
Seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam bidang...
MATERI MUATAN PERATURAN NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI PROPINSI SUMATERA BARAT ...
Era Otonomi Daerah yang di mulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinta...
Latar BelakangMasalah Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang, yang saat ini terlihat ...