KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

Korporasi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan berlakunya Undang-undang. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang, mengingat bahwa uu. No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu uu. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam sekripasi ini adalah bagaimana bentuk rumusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang diterapakan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang diberlakukan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Disamping itu, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/ kepustakaan (library reseach). Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku/kitab , dan kaidah-kaidah hukum normatif. Dengan demikian tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 20 UU. 31/1999 jo. UU. 20/2001 hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi baik unsur formil maupun matriil. Sebagaiman hukum positif hukum Islam juga mengenal adanya korprorasi ini terbukti dengan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi