PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013-2018 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SAWIT KABUPATEN KAMPAR)

Skripsi ini berjudul: PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013-2018 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG SAWIT KABUPATEN KAMPAR). Rendahnya angka partisipasi pemilih yang terjadi di desa Tanjung Sawit kecamatan Tapung kabupaten Kampar pada pemilihan kepala daerah priode tahun 2013-2018 dengan melihat daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur priode 2013-2018 sebanyak 2.667 jiwa, dari angka tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 1.215 jiwa atau hanya 45,6% sementara jumlah yang tidak menggunakan hak sebanyak 1.452 jiwa atau 54,4%. Dengan demikian, penulis tertarik meneliti persoalan partisipasi pemilih yang terjadi di Desa Tanjung Sawit tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua pokok permasalahan, yakni penyebab masyarakat desa tanjung sawit tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Riau 2013-2018 dan tinjauan fiqih siyasah terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Riau. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieled research) yang berlokasi di desa Tanjung Sawit kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang diteliti yakni sebanyak 1.452 orang yang diambil secara acak (random sampling) dan sampel 50 orang (3,4%). Sumber data diperoleh melalui tiga bagian yaitu: Data primer diperoleh dari masyarakat desa Tajung Sawit yang menjadi responden dalam penelitian ini, data skunder diperoleh dari buku-buku dan data tersier dari kamus dan lain-lain. Pengumpulan data diambil melalui, angket dan observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwasanya menunjukkan, ada 3 faktor penyebab yang paling dominan kurangnya partisipasi pemilih. Yang pertama karena pekerjaan,. faktor pekerjaan ini cukup signifikan pada masyarakat untuk tidak ikut memilih. Kedua adalah Faktor tingkat kepercayaan kepada calon pemimpin dan ketiga karena faktor pendidikan. Dalam tinjauan fiqih siyasah ketiga faktor tersebut tidaklah termasuk kepada hal yang diharamkan karena berdasarkan yang diungkapkan al-Mawardi bahwa seorang imam hanya sah apa bila dipilih oleh ahlul al-aqdi wa al-hal dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya, dalam hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat awan sama sekali tidak dilibatkan atau diturutsertakan dalam memilih imam (pemimpin)