FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG KAKI LIMA TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA (STUDI DI PASAR SENGGOL KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)

Penelitian ini berjudul, Faktor-Faktor Pedagang Kaki Lima Tidak Memiliki Surat Izin Usaha (Studi Di Pasar Senggol Kecamatan Tampan Pekanbaru). izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau dapat diartikan bahwasannya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali jika diizinkan. Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima serta faktor penghambat pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima. keberhasilan dalam pemberian izin pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, karena dengan adanya izin yang resmi akan dapat meningkatkan keuangan daerah, serta tidak akan ada lagi pedagang pedagang liar yang beroperasi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum. Melalui metode penelitian observational research dengan cara survey langsung kelapangan penulis mencoba mencoba untuk membahas permasahan di atas dalam skripsi ini dengan meneliti mengenai pemberian izin dan faktor penghambat pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 orang pedagang kaki lima dan 3 orang pegawai Dinas Pasar, pengembilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling sebanyak 20 orang pedagang kaki lima dan 1 orang dari Dinas Pasar. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian. Analisa yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan induktif dan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwasannya Faktor faktor pedagang kaki lima tidak memiliki surat izin usaha adalah kurangnya pemahaman para pedagang kaki lima tentang Peraturan yang ada, persyaratan yang sulit dipenuhi, tidak adanya pengawasan dari dinas terkait, kurangnya kesadaran serta sanksi yang tidak tegas yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang menyebabkan banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha atau izin penggunaan tempat usaha masih bisa berjualan dengan leluasa. Tindakan dan Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu menetapkan tempat usaha baru bagi pedagang yang belum memiliki tempat usaha, penataan dalam bentuk penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu dan melakukan pembinaan dan pengawasan