PEMBENTUKAN KEPENGHULUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2009 (StudiKasus Di Kepenghuluan Balam Jaya)

Pada awalnya, di Kepenghuluan Balam jaya sebelumnya bergabung di Kelurahan Balam Sempurna, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Kepenghuluan atau wilayah Balam Jaya dianggap Layak Untuk dimekarkan Menjadi Kepenghuluan baru, Akan tetapi Panitia Pemekaran Kepenghuluan Balam Jaya menetapkan bahwa Kepenghuluan Balam Jaya dijadikan Kepenghuluan tanpa adanya kepenghuluan Persiapan untuk dijadikan Kepenghuluan yang defenitif, sehingga hal tersebit bertentangan dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, telah termaktub dalam Pasal 3. Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan, masalah pokok yaitu tentang Tata cara pembentukan kepenghuluan baru dikepenghuluan balam jaya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan dan Dampak terhadap masyarakat atas pembentukan Kepenghuluan Balam Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan. Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan ( Observasi ) ataupun wawancara langsung dengan pihak pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa Tata cara pembentukan kepenghuluan baru dikepenghuluan balam jaya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, telah termaktub dalam Pasal 3 tentang tata cara pembentukan kepenghuluan adalah:Kepenghuluan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul kepenghuluan, kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, Usul pembentukan kepenghuluan diajukan kepada Bupati oleh Penghulu setelah mendapat persetujuan BPK , adanya panitia pemekaran, Dalam pembentukan kepenghuluan baru, Bupati dapat menetapkan kepenghuluan persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya kepenghuluan dapat ditetapkan mejadi kepenghuluan definitif , pada Point inilah tidak dilaksanakan, karena kepenghuluan Balam Jaya langsung menjadi Kepenghuluan Defenitif tanpa adanya Pembinaan selama Satu Tahun. Dampak terhadap masyarakat atas pembentukan Kepenghuluan Balam Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, dampak secara Sosial Masyarakat tidak terlihat Begitu Jelas, karena Kepenghuluan Balam jaya masih baru, tentu dalam hal administrasi masih perlu banyak dipelajari oleh staf maupun Aparat kepenghuluan balam Jaya, masih kurangnya tenaga Sumber Daya manusia yang dapat mengelolah Potensi yang ada di kepenghuluan Balam Jaya, selain itu juga berkaitan dengan hal-hal administrasi