KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN GALIAN C (STUDI KASUS) DI DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan di pemerintahan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Pemerintah Desa meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa dalam hal ini yaitu Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) walaupun 2 lembaga yang berbeda dengan tugasnya masing-masing, namun memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan membangun masyarakat desa begitu juga dalam membuat kebijakan dalam penertiban penambangan Galian C. sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yang menjadi acuan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD dalam penertiban penambangan galian C, untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses penertiban penambangan galian C tersebut dan untuk mengetahui solusi apa saja untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penertiban penambangan galian C. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian deskriptif analisis, dimana Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hubungan kerja kedua lembaga ini yakni bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia tidak dapat dipungkiri hubungan kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD seringkali tidak berjalan dengan baik. Terdapat persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan kerja tersebut. Kemudian dalam hal kebijakan penertiban penambang galian C di Desa Muara Uwai tidak adanya peraturan desa yang mengatur tentang penertiban penambang galian C, sehingga pemerintah desa dan BPD tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, yang selama ini hanya diatur oleh pemerintah Kabupaten