HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Judul Skripsi ini adalah : “HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974” Hak Ijbar di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak dan kakek. dalam hukum Islam (fiqh), Terutama dikalangan empat mazhab masih mengakui adanya hak Ijbar. Adanya hak Ijbar ini maka kebebasan seorang anak atau cucu perempuan jadi terbatas dan ada ketidakseimbangan hak diantara keduanya. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetapi dalam kaitannya dengan hak Ijbar, undang-undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1). Sehingga terdapat perbedaan hukum diantara kedua produk hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakan untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriftif-analisis-komparatif yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak Ijbar dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan normatif-yuridis. Untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni sumber utama dan sumber sekunder. Analisisnya secara kualitatif dengan menggunkan instrumen analisis induktif (menganalisis produk pemikiran para ulama fiqh tentang hak Ijbar dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif dan komparatif (membandingkn). Berdasarkan analisis dari pembahasan, maka Imam Syafi’i masih mengakui adanya hak Ijbar, dua pendapat tentang hak Ijbar, yakni pertama Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi’i ini mereka berpendapat bahwasannya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak Ijbar, baik wanita gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, maupun janda.sedangkan dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengakui adanya hak Ijbar. Karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkwinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan