PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PADA TANAH SEWA

Pada saat sekarang ini perkembangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin luas, sekarang sudah diperdagangkan. Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah disewakan dan ditanami, dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Madzhab Maliki dan Syafi’i, Jumhur ulama tentang zakat tanah sewa. Abu Hanifah berpendapat yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah banyak atau sedikit dari uang sewa, zakatnya tetap sepersepuluh. Sedangkan Madzhab Maliki dan Syafi’i, Jumhur ulama berpendapat yang membayar zakat atas tanah sewa dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah adalah penyewa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat dan Istinbath Hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa, bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap kewajiban membayar zakat pada tanah sewa menurut Imam Abu Hanifah.Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelaah literature yang berhubungan dengan pembahasan ini.sumber data terdiri atas sumber primer yaitu kitab al-Mabsuth juz 3 buah karya al-Syamsuddin al-Syakhasi, serta sumber skunder kitab-kitab fiqih dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat dan Istinbat hukum Abu Hanifah tentang kewajiban orang yang membayar zakat pada tanah sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Abu Hanifah berpendapat yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah,dengan alasan; pertama, kepemilikan; harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikian secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Kedua, hukum Ashal; tanaman tidak tumbuh kecuali diatas tanah. Dalam hal ini, tanah adalah ashal sementara hasil pertanian furu’nya. berdasarkan metode ijtihad yang digunakan Abu Hanifah adalah istihsan.Abu Hanifah mengambil sumber hukum dari al-Qur’an,Hadist, Qiyas dan Istihsan. Mengenai zakat tanah sewa, sebagaimana yang dicantumkan dalam bab IV lebih cenderung kepada zakat hasil ijarah (sewa-menyewa). Bahwasanya yang membayar zakat itu dibebankan kepada keduanya karena pemilik dan penyewa mendapatkan penghasilan walaupun jumlah yang dikeluarkan tidak sama besarnya