STUDI PERBANDINGAN TERHADAP EFEKTIFITAS MATERI MUATANUNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANGPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang efektif, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dan adanya materi muatan undang-undang yang tumpang tindih (kontradiktif). Hal ini menggambarkan kurangnya koordinasi antara lembaga Negara pembentuk undang-undang (pemrakarsa di lingkungan pemerintah) dalam penentuan materi muatan dari Rancangan Undang-Undang yang dibentuk dan adanya Undang-Undang yang materi muatannya tidak sesuai dengan asas filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Materi Muatan dalam Mekanisme Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui Efektifitas Materi Muatan dalam Mekanisme Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan data. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data dari bahan hukum primer (PeraturanPerundang-Undangan) dengan menyeleksi, mengklasifikasikan secara sistematis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Data yang telah terkumpul di Analisa dengan menggunakan teknik deskriptif Analitik dengan menggunakan pola piker deduktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang efektif, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, materi muatan, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannnya. Dalam hal ini pembentukan suatu undang-undang diperlukan materi muatan yang efektif dan perlu adanya pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis agar undang-undang tersebut dapat belaku secara umum. Meskipun disadari bahwa setiap undang- undang yang dibentuk merupakan produk kompromi politik antar berbagai kepentingan yang sulit diharapkan bersifat sempurna, tetapi pada dasarnya setiap undang-undang yang berhasil disusun selalu diharapkan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang efektif, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan Perundang-undangan yang efektif. Maka Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004