PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN KONTRAKDENGAN RUMAH SAKIT PERMATA HATI DURI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Perlindungan tentang hak-hak dan jaminan bagi para pekerja adalah yang terpenting dalam suatu perjanjian kerja. Hal ini disebabkan karena sangat diperlukan dalam perjanjian kerja karena untuk mendapat hak-hak pekerja tentunya harus diatur dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun hal ini belum ada secara jelas tercantum dalam perjanjian kerja antara Rumah Sakit Permata Hati dengan para Pekerja/Karyawan. Sedangkan dalam perjanjian kerja yang telah dibuat sebagian besar hak-hak perusahaan yang harus dipenuhi bagi para pekerja/karyawan. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian kerja antara Rumah Sakit Permata Hati dengan karyawan kontrak berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara Rumah Sakit Permata Hati dengan karyawan kontrak berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan bagaimana upaya hukum bagi para pekerja jika pihak perusahaan tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian. Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian field research dengan cara survey. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa angker dan wawncara. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambara lengkap tentang setting sosial dan kenyatan social yang berada di Rumah Sakit Permata Hati. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui, pengaturan perjanjian kerja antara Rumah Sakit Permata Hati dengan karyawan kontrak secara umum dapat berjalan lancer dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam pengeluaran gaji bagi para pekerja, seringkali terjadi keterlambatan yang sangat merugikan bagi ppekerja/karyawan. Untuk memperjuangkan hak-hak ini maka pekerja harus membuktikan bahwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Disamping itu juga pekerja juga harus dinilai terlebih dahulu oleh tim manajer perusahaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan pekerja, dan kemudian barulah hak-hak tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan penilaian tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam menuntut hak-haknya adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada manajer perusahaan, apabila hal ini tidak dipenuhi oleh majaer perusahaan maka pekerja dapat melakukan kebertan kepada atasan yang lebih tinggi lagi, dan jika upaya ini tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan maka pekerja dapat melakukan pengajuan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Lembaga Kerjasama Birpartite untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perselisihan tersebut guna mendapatkan jalan keluar yang lebih baik bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku