PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEHBADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARUBERDASARKANPERATURAN KEPALA BADANNARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN NARKOTIKA NASIONALPROVINSI DAN BADAN NARKOTIKANASIONAL KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaanfungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sesungguhnya bukanlahhal yang baru karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dalam Pasal 27 Ayat (2) dijelaskan bahwa “seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah kabupaten/kota”. Bahkan, jauh sebelumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 70 Point (e dan f) disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas “memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Lokasi penelitiandi Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru bidang Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan alasan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan kebijakan teknis fungsi pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam meneliti, penulis merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014, untuk mengetahuifaktor pendukung dan penghambatdalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 secara konsep sudah berjalan, namun di dalam praktek pelaksanaannya memang belum sepenuhnya terealisasikan langsung kepada masyarakat. Faktor pendukung,adanya kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga maupun instansi pemerintah terkait sertaadanya fasilitas yang disediakan pihak dinas maupun instansi pemerintah terkait berupa sarana dan prasarana dalam hal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Faktor penghambat yaitu, adanya batas dan ukuranpelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba, serta adanya Persepsi (pola pikir) masyarakat bahwa kalau memberikanlaporan atau informasi nanti takut dikenakan sanksi atau di penjara. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Narkotik