PERAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN TEMPAT KHUSUS PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO. 9 TAHUN 2013 DI KOTA PEKANBARU

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumbe- sumber pendapatan asli daerah, Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus Parkir. Dalam pasal 18 ayat 1 perda Nomor 9 tahun 2013 provinsi riau dijelaskan bahwa Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir tidak dapat diborongkan, namun pada kenyataannya banyak ditemukan pengelolaan parkir tersebut dilakukan berdasarkan kelompok dan tidak disertai dengan dokumen seperti karcis, padahal dalam pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Penelitian yang penulis teliti ini menetapkan Rumusan Masalah yaitu tentang Peran Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru dan Faktor kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru Metode yang digunakan dalam peneltian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari Dinas perhubungan dan pengelolah parkir sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan ( Observasi ) ataupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru adalah Melakukan usaha-usaha penelitian /survey dalam rangka pengumpulan data Ruang Khusus Parkir dan data wajib retribusi Parkir di Kota Pekanbaru, Merencanakan pengembangan dan perluasan Ruang parkir/tempat Khusus Parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, agar tidak terjadi kemacetan dan Gangguan lalu lintas lainnya, Melakukan kegiatan pengutipan retribusi Parkir dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku, Melakukan usaha-usaha penagihan tunggakan retribusi parkir dan pungutan lain berdasarkan peraturan yang berlaku, Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam pengutipan dan penyetoran uang retribusi, Melakukan usaha penertiban tempat Khusus parkir dalam Kota Pekanbaru, adapun Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 di Kota Pekanbaru, Dalam pelaksanaan pemunguta retribusi parkir tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi parkir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan Pengawasan pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, yaitu Kurangnya Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Faktor Aparatur serta Faktor Regulasi/Aturan