PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA PERTANIAN DI INDONESIA

Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat diukur dari laju pertumbuhan investasi yang terjadi didalam suatu Negara tersebut. Laju pertumbuhan investasi ini didukung oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, baik investor asing maupun investor domestik. Dalam perkembangan investasi di Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan para investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya konflik dari masyarakat, kurangnya kepastian hukum, dan ketidak amanan serta instabilitas politik. Sehingga tidak terciptanya keamanan dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dibidang usaha pertanian. Dari hal diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Dasar Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaldan bagaimana perlindungan hukum penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia serta apakah faktor yang menghambat terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang usaha pertanian di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma- norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Peraturan perundang- undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak singkron dengan peraturanperaturan diatasnya. Selain itu, Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual beli putusan. Masalah insentif dan pembatasan, kontroversi ini terjadi ladi pada pembahasan dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007. Modal asing akan mendapatkan insentif yang prospektif. Namun sebagian unsur masyarakat menganggapnya sebagaipengurangan hak-hak bagi kepentingan lokal. Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 akan mendapat hambatan bila tidak adasinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan lainnya adalah perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai wewenang aparatur perizinan berkenaan dengan penanaman modal di Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Faktor terpenting yang mempengaruhi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penanaman modal di Indonesia adalah terciptanya aparatur penegakan hukum yang berkualitas. Selain itu, budaya demontrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal. Pada saat ini juga, budaya hukum atau legal culture yang diberikan oleh para pengusaha di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah sudah biasa terjadi pada negara-negara berkembang. Pada tingkat pemerintahan, korupsi dilakukan aparatur pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Dalam hal mempersiapkan lahan tanah, pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkan, termasuk peraturannya. Namun hal itu belum didukung oleh peraturan daerah (perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah. Masalah lain yang juga menghambat perkembangan sektor pertanian adalah tak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang