PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN KONTRUKSI ANTARA PT.SRI AGUNG MULIA DENGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (KIMPRASWIL) KABUPATEN SIAK

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Peningkatan pembangunan dengan teknik modern, dengan bentuk-bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak dan bentuknya, yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun dari swasta. Kesemuanya itu menghadapkan pemerintah dan perusahaan pemborongan bangunan/perusahaan jasa konstruksi untuk melakukan suatu perjanjian pekerjaan pemborongan. Terhadap kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Misalnya pihak pengguna barang/jasa dalam hal pembayaran termin kepada penyedia barang/jasa, padahal semua syarat-syarat untuk mendapatkan pembayaran telah dilakukan sesuai prosedur. Selain itu juga, dimana pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.Skripsi ini menganalisis bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab para pihak dan bagaimanakah langkah-langkah dalam menyelesaikan keterlambatan (wanprestasi) yang terjadi dalam perjanjian pekerjaan ini, berdasarkanSurat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan 065/KONT/KIMPRASWIL- KS/PPK/IGR – KAB/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan, untuk selanjutnya dilakukan upaya analisis dengan mendasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata berkenaan dengan persoalan pelaksanaan perjanjian pembangunan kontruksi antara PT. Sri Agung Mulia dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ( KIMPRASWIL), dalam rangka Pembuatan Saluran Irigasi/Jalan Sepanjang 1500m Jalan Rambutan Kabupaten Siak. Dalam perjanjian antara PT. Sri Agung Mulia dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ( KIMPRASWIL) Kabupaten Siak telah diketahui, bahwa pihak kontraktor yaitu :PT. Sri Agung Mulia telah melakukan wanprestasi, yaitu dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sesuai dengan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka pihak kontraktor PT. Sri Agung Mulia mendapatkan sanksi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan pekerjaan (penalty). Oleh karena itu, pihak PT. Sri Agung Mulia dengan pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) mengadakan untuk dilakukannya perpanjangan waktu pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender pekerjaan, dan apabila pihak PT. Sri Agung Mulia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) berhak memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dan memutuskan kontrak kerja dengan pihak sebelumnya