IMPLEMENTASI FUNGSI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHDI TINJAU MENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)DI PROVINSI RIAU

Judul skripsi adalah Implementasi Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ditinjau berdasarkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melihat sejauh mana penanggulangan bencana di daerah khususnya Provinsi Riau. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Permasalahan yang sering timbul dan terjadi pada saat penanggulangan bencana di berbagai daerah diantaranya: 1. Kurangnyapersonil Tim ReaksiCepat (TRC) kekurangantersebuttejadisaat Tim turunkelapangandimanahanyaada 50 personil yang tergabungdalamtimreaksicepat yang di milikiolehBadanPenanggulanganBencana Daerah. 2. Kurangnyaberfungsialatpendeteksidinibencana(Accoustic Flow Monytoring/ AFM) alatinijugaselainkekuranganmemfungsikanjugamasihbelummaksimalkarena di sebabkanfaktor cuaca yang berbedasertakondisigeografisdaerahjugasangatsulit di jangkau. Tujuan Penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis dengan cara penulis langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan angket. Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulisberikankesimpulansebagaiberikut: 1. BPBD Provinsi Riau telahmelaksanakanfungsiimplementasiberdasarkanUndang-undang Nomo 24 Tahun 2007 TentangBadanNasionalPenanggulanganBencana. 2. BPBD Provinsi Riau terhitungdaritahun 2012 s/d 2014 telahmemberikanbentukbantuanpenanggulanganbencanawater bombingdalampenanggulanganbencanakebakaran. 3. BPBD Provinsi Riau jugatelahberkoordinasidengan TNI, POL PP, TRC, BPBD dan BMKG dalammembentuksatgasdankorlappenaggulanganbencanakebakaran. 4. BPBD Provinsi Riau jugatelahberkoordinasidengan BPBD Sumatera Selatan dalampenyewaanHelikopter 5. BPBD Provinsi Riau jugatelahmebuatmodifikasicuacadaribantuan BPPT dan TNI- AU