ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi ini berjudul” ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” Penelitian ini dilatar belakangi masalah Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang TPPO berbeda jika disandarkan pada hukum pidana Islam. Berangkat dari hal diatas yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitan ini adalah Bagaimana pormulasi tindak pidana dalam pasal 2 Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Bagaimana aspek sanksi pidana dalam pasal 2 undang-undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Undang-undang No 21 tahun 2007 dan tinjauan Fiqih Jinayah terhadap undang-undang no 21 tahun 2007, selain itu untuk menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai perdangangan orang. Penelitian ini berbentuk Study Kepustakaan. Adapun sumber data-datanya adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah perdangan orang dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini dan melalui metode Deduktif,Induktif Dan Deskriptif Analititatif . Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana perdagangan orang disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan serangkaian tindakan yang diniati dengan keinginan untuk memperdagangkan orang meskipun berakhir dengan adanya eksploitasi maupun tidak.dan dalam memberikan hukuman harus ada persamaan saksi Namun, Dalam konteks hukum pidana Islam, adanya persamaan sanksi dari setiap perbuatan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diterima.Menurut hukum pidana Islam, idealnya setiap tindakan tersebut baru dapat dikenakan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila telah sampai pada pelaksanaan esensi dari tindak pidana yang ada dalam pasal tersebut, yakni tindak pidana perdagangan orang.Jadi dalam konteks hukum pidana Islam, selama tidak terkandung esensi tindak pidana perdagangan orang, maka seseorang tidak dapat dikenakan sanksi tindak pidana perdagangan orang