PELAKSANAAN IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Usaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha tidak mengacu kepada aturan yang terdapat dalam peraturan Daerah Kabupeten Siak No. 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan izin pengusahaan penagkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, apa faktor kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan mengunakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hal ini dibuktikan masih banyak para pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang belum memiliki izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet. Faktor kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau badan yang melakukan penangkaran sarang burung walet yang rendah untuk mengurus izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet, kelalaian dari pengusaha itu sendiri serta syarat-syarat dan prosedurnya yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap para pengusaha yang melangar peraturan daerah tentang pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penagkaran sarang burung walet yaitu dilakukan dengan menegaskan sanksinya dan mensosialisasikan lagi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tersebut