TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA TENTANG HAK – HAK DAN KEWAJIBAN PARA PEKERJA APABILA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT FETTY MINA JAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adapun yang terpenting dalam suatu perjanjian kerja adalah mengenai perlindungan hak-hak dan jaminan bagi pekerja. Hal ini sangat diperlukan dalam perjanjian kerja karena untuk mendapatkan hak-hak pekerja tentunya harus diatur dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun hal ini tidak ada tercantum secara jelas dalam perjanjian kerja antara PT. Fetty Mina Jaya dengan para pekerja. Sedangkan yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut sebagian besar hak-hak perusahaan yang harus dipenuhi oleh para pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perjanjian kerja terutama mengenai hak-hak dan jaminan pekerja di PT Fetty Mina Jaya bila ditinjau dari undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila perusahaan tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja. Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian field research dengan cara survey. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wanwancara dan angket. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa penerapan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan pada PT. Fetty Mina Jaya secara umum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun yang menjadi persoalan adalah dalam rangka terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka pihak pekerja/karyawan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Untuk memperjuangkan hak-hak ini, pekerja harus membuktikan bahwa ia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak pernah melanggar peraturan perusahaan. Di samping itu pekerja juga harus dinilai terlebih dahulu oleh tim manajer terhadap pekerjaan yang telah dilakukan pekerja, baru kemudian hak-hak tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan penilaian tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam menuntut haknya tersebut adalah dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada manajemen perusahaan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka pekerja dapat melakukan keberatan kepada atasan yang lebih tinggi lagi, dan apabila tidak dipenuhi juga maka pekerja dapat mengajukan penyelesaian persesihan tersebut melalui jalur Lembaga Kerjasama Bipartit untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perselisihan tersebut guna mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, sehingga hak-hak pekerja memang benar benar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku